PASAR TUNGGAL EROPA DAN PENGARUHNYA BAGI RI

Oleh: Reinhard Hutapea

Staf pengajar FISIP UNTAG Jakarta

Published Harian Terbit, 5 Juli 1993

Pada tanggal 1 Januari 1993 lalu resmilah Pasar Tunggal Eropa (PTE) dilaksanakan. Banyak pihak, kalangan dan atau khususnya para pejabat-pejabat tinggi suatu negara melakukan antisipasi sejauh mana orientasi, kegunaan atau dampak dari PTE tersebut. berbagai pendapat sudah mencuat kepermukaan diskusi-diskusi. Baik itu yang dilakukan ditempat-tempat terbatas/tertutup, hingga yang umum, seperti di media-media atau pers.

Ada yang optimis, ada yang pesimis dan ada juga yang “wait and see” (menunggu) dengan PTE tersebut. yang optimis berpendapat bahwa pasar itu merupakan lahan yang besar untuk memasok barang-barang ekspor. 328 juta manusia menjadi konsumen yang menggerakkan memasarkan produk-produk atau komoditi-komoditi yang lain. Kalangan yang berpendapat seperti ini boleh dikatakan tidak banyak (umumnya para Eurocrat yang berpusat di Brussles)

Sebaliknya kelompok yang pesimis (kalau boleh disebut demikian) dimana jumlahnya sangat banyak memprediksikan bahwa PTE merupakan “benteng Eropa” (fortress Europe). Mereka melihat organisasi tersebut merupakan proyek ambisius yang cenderung proteksionis terhadap kepentingan diri sendiri dan bercirikan sebagai satu blok perdagangan yang tertutup (referensi utama di Amerika Serikat dan Jepang)

Tulisan ini tidak akan mengulas konteks tersebut lebih jauh, sebab terlalu luas. Di sisi lain PTE ini masih mengalami hambatan internal dari dua negara yaitu Denmark dan Inggeris. Oleh karena itu penulis hanya mengulas secara sederhana dampaknya bagi ASEAN dan atau khususnya terhadap Indonesia

Pengertian dan historis PTE

Secara teoritis PTE merupakan suatu pasar di mana tidak dikenal adanya pembatasan negara-negara anggota, sehingga barang-barang, jasa dan buruh dapat bergerak dengan bebas melintasi tapal batas tanpa adanya hambatan teknis fiscal dan fisik (Badan Pengembangan Ekspor Nasional Departemen Perdagangan, makalah hal 27)

Dalam bahasa/uraian singkat Ikrar Nusa Bakti yang mengutip buku putih Komisi Eropa yang berjudul “Completing the internal market” melihat penciptaan PTE mencakup penghapusan terhadap tiga rangkaian hambatan yaitu hambatan-hambatan fisik, teknis dan fiscal. Rintangan-rintangan fisik yang dimaksud adalah pos pabean, pengawasan imigrasi, paspor dan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan pribadi. Sedangkan rintangan teknis adalah hambatan-hambatan yang disebabkan oleh sistim pengenaan pajak, antara lain pajak pertambahan nilai (value added tax) dan pengenaan pajak (excise) tak langsung maupun langsung.

Ide ini sesungguhnya telah dicetuskan 35 tahun yang lalu, yakni melalui apa yang di kenal dengan “Perjanjian Roma”. Masyarakat Ekonomi Eropa, ditandatangani di Roma pada tahun 1957 dan sudah mencakup sasaran-sasaran pembentukan suatu pasar bersama dan penyatuan berangsur-angsur dari kebijaksanaan ekonomi dan moneter negara-negara anggotanya. Sudah pada waktu itu para pendiri menentukan apa yang disebut ke empat kebebasan Eropa ; lalu lintas barang-barang, jasa, manusia dan modal.

Persetujuan Roma memang sejak semula jelas-jelas bertujuan untuk membangun suatu pasar tunggal yang terintegrasi, yang bebas dari rintangan-rintangan yang menghambat lalu lintas barang, orang, jasa, dan modal yang bebas, melembagakan suatu sistem yang menjamin bahwa persaingan dalam pasar bersama tidak terkacaukan, mengharmonisasi produk-produk hukum yang diperlukan untuk berfungsinya pasar bersama dengan baik, serta mengharmonisasi sistem perpajakan tidak langsung bagi kepentingan pasar bersama.

Uni pabean dari produk-produk industri hanya merupakan langkah pertama dalam perjalanan ini, suatu langkah yang diselesaikan dengan cepat, delapan belas bulan lebih awal dari tanggal yang ditentukan (Perjanjian Roma menentukan 31 Desember 1969)

Sesudah tercapainya uni pabean itu, momentum Masyarakat Eropa pupus. Hampir tidak ada gerak ke arah perwujudan pasar bersama itu lagi. Dalam segemen pasar tertentu itu tidak ada tanda-tanda perdagangan intra Eropa sama sekali. Liberalisasi pasar keuntungan terhenti sudah pada permulaan tahun 1960-an dan sektor jasa sebagian besar dikecualikan dari usaha-usaha integrasi. Akhirnya pasar pertanian bersama hanya berfungsi dengan dukungan harga-harga administratif atau subsidi dan lain-lain intervensi yang besar dan mahal.

Penjelasan kehilangan momentum itu terletak di krisis internasional di tahun-tahun 1970-an, dikurangi kepercayaan pada kemampuan sendiri, kurangnya pandangan yang jauh ke depan, serta pada perluasan Eropa -6 (Benelux, Italia, Jerman, dan Perancis) menjadi Eropa -9 (tambah Spanyol dan Yunani) yang tidak terserapkan dalam usaha integrasi pasar itu (Cat: untuk lebih rinci dapat dibaca pada tulisan CPF Luhulima yang berjudul “Eropa 1992 Sebagai Model Integrasi Ekonomi, PAUIS-UI, 1992)

ASEAN dan Indonesia

Dari sekilas uraian-uraian di depan dapat kita sumsikan bahwa motivasi pembentukan Pasar Tunggal Eropa dilandasi oleh “Politik dan Ekonomi”. Oleh karena itu (disamping masih baru terbentuk) masih sulit memperkirakan arah orientasi dan realisasi PTE tersebut secara tepat. Setelah terbentuk Pasar Tunggal, terdapat kemungkinan bahwa masyarakat Eropa akan lebih bersikap introvert, atau lebih mementingkan hubungan ke dalam. Sekalipun secara resmi, telah dinyatakan bahwa masyarakat Eropa tidak akan menjadi “fortress Europe”, namun masih perlu di uji kebenarannya terutama apabila terjadi resesi ekonomi (Paian Nainggolan, Indonesia dan pembentukan PTE- PAUIS UI, 1992)

Menurut Ikra Nusa Bakti Asean amat kawatir jika PTE ini mengakibatkan perang dagang antara negara-negara besar, seperti antara Masyarakat Eropa (ME) dan Jepang serta antara ME dan AS. Jika hal itu berlangsung terus  menerus, maka akan menimbulkan dampak negatif kepada negara-negara Asean, karena bagaimanapun Ekonomi Asean amat tergantung kepada ketiga kekuatan ekonomi dan politik tersebut.

Asean juga amat kawatir dengan perkembangan di Eropa Timur pasca perang dingin ini. wilayah tersebut secara geografis dekat dengan ME dan fasilitas industri serta sumber daya manusianya juga tersedia. Dari segi kedekatan fisik, sosial dan ekonomi ini, tentunya ME akan lebih memperhatikan negara-negara Eropa Timur ketimbang Asean. Ini berarti arus barang, jasa dan modal antara ME – Asean juga akan terkena dampak negatifnya

Kekawatiran lainnya, jika kuota impor, MEA, anti dumping, persyaratan negara asal dan standar industri amat ketat dijalankan, maka ekspor ASEAN ke ME juga akan terkena. Asean juga tampaknya menjadi tempat ajang pertarungan ekonomi dan perdagangan antara ME dan Jepang. Investasi Jepang dan ME di Asean tidak jarang terkait dengan upaya kedua kekuatan tersebut untuk bisa memasuki pasaran satu dengan lainnya

Hal penting lainnya, ME saat ini mengaitkan masalah-masalah lingkungan hidup dan hak-hak asasi manusia dengan kerjasama ekonomi ME-Asean. Hal ini tentunya akan berdampak negatif pula bagi hubungan perdagangan dan investasi antara kedua organisasi regional tersebut.

Khususnya bagi Indonesia realisasi PTE ini akan mempunyai dampak terhadap ekspor. Jika di dalam pelaksnaannya nanti PTE akan mengarah ke inward looking, maka akan memberikan dampak yang negatif bagi perekonomian Indonesia, khususnya bagi ekspor non migas. Mudah-mudahan tidak seperti itu.