BKUAS, KP, KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

 

 

UJIAN AKHIR SEMESTER

KOMUNIKASI PEMERINTAHAN

KELAS EKSEKUTIF

HARI SABTU/31 JULI 2021

JURUSAN PEMERINTAHAN, FISIPOL UDA MEDAN

 

Pengantar: bacalah tulisan yang dimuat Kompas, 29 juli 2021 dibawah ini dengan seksama. Setelah itu jawablah pertanyaan dibawahnya dengan analitis dan sistimatis, atau bernalar…jangan sekedar-sekedar. Ilmu mengajarkan kejujuran dan kompetensi…..

∏

Atasi krisis komunikasi

Banyaknya juru bicara yang tampil dinilai menjadi penyebab penanganan pandemic Covid-19 tidak efektif. Komunikasi perlu dibangun lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran kolektif

 

Pemerintah perlu memperkuat komunikasi public dalam penanganan pandemic Covid-19, salah satunya dengan menunjuk juru bicara utama. Komunikasi efektif mengenai situasi pandemic menjadi modal untuk meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat agar muncul kesamaan Langkah dalam memutus rantai penularan.

Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya, saat dihubungi dari Jakarta, Rabu (28/7/2021), mengatakan, pemerintah memiliki masalah komunikasi public, bahkan sebelum masa pandemic. Selama ini, tidak ada juru bicara utama yang dianggap bisa mewakili Istana. Sebab, saat ini ada beberapa pihak yang memberikan pernyataan terkait dengan penanganan pandemic.

Masalah ada di jantung komunikasi di istana. Siapa yang mewakili Istana menjadi juru bicara? Apakah juru bicara presiden, kantor staf presiden, Menteri sekretaris negara, atau sekretaris cabinet,”katanya.

Menurut dia, ada krisis komunikasi di pemerintah pusat, terutama saat periode kedua Presiden Joko Widodo. Dalam kondisi krisis seperti saat ini, semestinya ada juru bicara utama yang memberikan informasi mengenai kebijakan pemerintah secara umum agar dipahami masyarakat.

Adapun hasil Survey Litbang Kompas pada Juli ini menunjukkan, sebanyak 60,7 persen responden meyakini pemerintah akan mampu mengatasi pandemic. Sementara 36,4 persen responden yang tak yakin pemerintah akan berhasil mengendalikan Covid-19. Dilihat dari perjalanan penilaian public setahun terakhir tren angka keyakinan terebut cenderung landau turun.

Keyakinan public ini perlu dijaga karena turut menentukan keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mengatasi pandemic. Untuk itu, salah satu hal yang mendesak dilakukan adalah mengoptimalkan pengelolaan komunikasi pada publik.

Sementara saat ini, setidaknya ada lima juru bicara dari berbagai instansi yang memberikan informasi mengenai pandemic. Mereka adalah Ketua Tim Pakar Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito; juru bicara dari Satgas Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro; juru bicara dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, juru bicara dari Badan Pengelolaan Obat dan Makanan, Lucia Rizka Andalusia; dari juru bicara dari PT Biofarma, Bambang Heryanto.

Perlu ada juru bicara utama dalam konteks secara umum sehingga media dan public mempunyai satu kiblat untuk mendapatkan informasi kebijakan yang sangat penting, ”ujar Yunarto

Dibutuhkan keterbukaan

Selain menentukan juru bicara utama, menurut Yunarto, keterbukaan informasi yang dirilis pemerintah menjadi modal awal bagi public untuk mengetahui kondisi rill pandemic yang sedang dihadapi, seberapa besar kesulitannya adan bagaimana cara mengatasinya.

Sayangnya, hingga saat ini, masih ada public yang memperdebatkan data mengenai Covid-19, terutama yang berasal dari daerah.. Kabar bohong atau hoaks pun masih menyebar di media social.pada hal, pandemic sudah berlangsung selama sekitar satu setengah tahun yang semestinya hal-hal itu sudah bisa diselesaikan sejak dahulu.

Pertama, yang dibutuhkan adalah keterbukaan dan kejujuran terhadap informasi sehingga public tahu kondisi rill pandemi yang sedang dihadapi”, ujar Yunarto.

Ia mencontohkan, sentimen positif didapatkan pemerintah ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta maaf kepada public karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat tidak maksimal. Begitu pula sebaliknya, sentiment negative muncul saat Luhut menyatakan kasus Covid-19 terkendali.

Dari contoh itu terlihat bagaimana permintaan maaf menjadi simbol kejujuran dan keterbukaan pemerintah terhadap kondisi yang ada. Permintaan maaf dari pemimpin negara justru mendapat apresiasi positif dari public dan bisa membangun kepercayaan terhadap kebijakan pemerintah, katanya.

Peneliti Paramadina Public Policy Institute (PPPI), Abdul Malik Gismar, mengatakan, saat ini terdapat gelombang informasi, misinformasi, malainformasi, dan disinformasi yang menyebabkan banjir informasi. Akibatnya dapat mengaburkan informasi penting, ujar Malik.

Tidak sinkron

Selain memperbaiki komunikasi public, pemerintah pusat diingatkan untuk memperbaiki pola komunikasi dengan pemerintah daerah (pemda). Menurut anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN, Guspardi Gaus, komunikasi pusat-daerah yang tidak efektif bisa menghambat penanganan pandemic.

Pola komunikasi yang baik akan memudahkan koordinasi sehingga diharapkan memunculkan harmonisasi kebijakan dalam program-program penanganan pandemic, katanya.

Guspardi mengatakan, ketidaksinkronan antara pusat dan daerah perlu dikurangi. Hal itu agar tidak muncul kesan seolah-olah pemerintah daerah berjalan sendiri lantaran tidak mengikuti kehendak pusat.

Di sisi lain, pemerintah pusat seharusnya memahami kultur dan budaya atau kearifan local di setiap daerah sehingga diharapkan ada ruang untuk kebijakan-kebijakan yang bersifat fleksibel.

Kebijakan yang bersifat strategis dan universal memang harus di atur oleh pemerintah pusa. Sementara kebijakan yang bersifat teknis di atur oleh pemda. Berilah ruang kepada pemda untuk dapat mengatur kebijakan teknis dengan tetap mengacu pada aturan dari pemerintah pusat, tuturnya.

Pada Selasa (22/7) Staf khusus presiden Bidang Komunikasi Fadroel Rachman menyampaikan dalam kondisi apapun pemerintah tetap konsisten melaksanakan kewajiban konstitusionalnya, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia. Kewajiban itu dilaksanakan melalui program yang terukur dan sistimatis untuk menghadapi pandemic Covid-19

Mengenai penilaian masyarakat, puas atau tidak puas terhadap apa yang dikerjakan pemerintah, pemerintah akan bekerja sekeras-kerasnya untuk memenuhi apapun yang menjadi keperluan masyarakat, ujarnya.

.

P E R T A N Y A A N / S O A L

1.     Menurut Dr Ummi Salamah MSi (Dosen komunikasi FISIP UI) komunikasi public adalah setiap aktivitas yang dilakukan oleh institusi dan organisasi public dan dirancang untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi dengan tujuan utama menyampaikan dan menjelaskan keputusan dan tindakan public, menegaskan legitimasi, mempromosikan nilai-nilai yang diakui, serta membantu sosial. Ada empat fungsi komunikasi public; yakni informasi, penjelasan, promosi, dan dialog…… Jelaskan apa yang dimaksud dengan (a) keputusan dan tindakan publik, (b) legitimasi, (c) nilai-nilai yang diakui

2.     Setelah saudara/i menjelaskan a, b, dan c dalam soal no 1 di atas, bagaimana pendapat saudara/i tentang komunikasi pemerintah menangani Covid-19, yakni, (setelah membaca artikel Kompas diatas).  Adakah legitimasinya? Tepatkah keputusan dan tindakan yang diambil? Benarkah didasarkan kepada nilai-nilai yang diakui? Uraikan secara runtut.

3.     Dari artikel Kompas di atas disebutkan bahwa banyaknya juru bicara yang tampil di nilai menjadi penyebab penanganan pandemic Covid-19 tidak efektif. Diperlukan juru bicara utama. Bagaimana pendapat saudara/i dengan pernyataan ini? Apakah setuju, sebaliknya, atau bagaimana? Uraikan dengan sistematis

4.     Bagaimana komunikasi pemerintah daerah (pemda) menangani Covid-19, ditempat anda tinggal saat ini….sudahkah komunikatif? Jelaskan secara singkat.