MATA KULIAH
|
KODE MK
|
RUMPUN MK
|
BOBOT (sks)
|
SEMESTER
|
Direvisi
|
|||||||
Hubungan Pusat dan Daerah
|
|
Ilmu Politik
|
T= 3
SKS
|
P=
1
|
IV
|
Maret 2020
|
||||||
Pengembang
:
Reinhard Hutapea
|
Koordinator MK :
Reinhard Hutapea
|
Kepala Program
Studi :
Dr M Silalahi MIP
|
||||||||||
Tanda
Tangan
|
Tanda
Tangan
|
Tanda Tangan
|
||||||||||
Capaian
Pembelajaran (CP) :
Sikap
Keterampilan Umum
Keterampilan Khusus
Pengetahuan
|
Program
Studi : Ilmu Pemerintahan
|
|||||||||||
1.
Bertakwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius.
2.
Menjunjung
tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral,
dan etika.
3.
Berkontribusi
dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan
kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
4.
Berperan
sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung
jawab pada negara dan bangsa.
5.
Menghargai
keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau
temuan orisinal orang lain.
6.
Bekerja
sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan
lingkungan.
7.
Taat
hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
8.
Menginternalisasi
nilai, norma, dan etika akademik.
9.
Menunjukkan
sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.
10.
Menginternalisasi
semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
1.
Pembelajaran pola hubungan yang telah tersistem antara pusat dan
daerah.
2.
Pembelajaran terhadap karakter dan pola hubungan terkait dengan
momentum yang melatarbelakangi.
3.
Mengulas dinamika yang terjadi terhadap tiap perombakan pola hubungan
pusat dan daerah
1.
Pembelajaran terhadap sejarah tatan pemerintahan dan hubungan antara
pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
2.
Pembelajaran system dan proses penyelenggaraan pemerintah daerah
3.
Pembelajaran model-model pembagian kewenangan/urusan dan keuangan
antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
4.
Pembelajaran pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah
daerah
5.
Pembelajaran model-model akuntabilitas penyelengaraan pemerintahan
daerah
Mahasiswa memahami:
1.
Fungsi,
tugas dan tujuan pemerintahan
2.
Relasi
dan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah
3.
Desentraslisasi,
sentralisasi dan otonomi daerah
4.
Keuangan
pemerintahan
5.
Pemekaran
daerah
6.
Daerah
daerah istimewa/khusus
|
||||||||||||
Diskripsi
Singkat MK
|
Mata kuliah
Hubungan Pusat dan Daerah mnekankan ranah kepada hubungan yang saling
terkait antara pemerintah pusat sebagai sentral kekuasaan pemerintahan dalam
skala nasionsl dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan dalam
skala local. Yang menjadi penekanan kajian adalah pola hubungan yang tercipta
akibat kewenangan yang dimiliki oleh pusat dan daerah serta polemic yng
muncul dari hubungan keduanya. Berikutnya kajian yang terkait dengan pola
hubungan adalah kajian system penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun
daerah, karena inilah yang menjadi landasan terbentuknya pola hubungan pust
dan daerah. Dengan demikian mata kulaih ini selalu mengikuti perkembangan
terkini dan realitas mutakhir terkait dengan system dan tatanan pemerintahan
daerah serta pola hubungan yang terbentuk antara pusat dan daerah termasuk
pencermatan terhadap proses revisi terbatas UU No 32 tahun 2004.
|
|||||||||||
Referensi
|
|
|||||||||||
HM
Aris Djaenuri, 2017, Hubungan Pusat dan Daerah, UT, Jakarta.
Oentarto
Dr , I Made Suwandi Dr, Doddy Riyadmadji SM, 2004, Format Otonomi Daerah Masa
Depan, Sumitra Media Utama, Jakarta
Dr I
Nyoman Sumaryadi, 2005, Efektifitas Implementasi
Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama, Jakarta
Dr
Jacobus Perviddya Solosa, 2006, Otonomi Khusus Papua, SH, Jakarta
|
||||||||||||
Utama,
UU Pemda
UU Desa
UU Pilkada
UU Hubungan keuangan Pusat dan Daerah
UU ASN
UU DKI Jaya
UU NAD
UU Keistimewaan Yogyakarta
|
||||||||||||
Utama,
|
||||||||||||
Media
Pembelajaran
|
Software
|
Hardware
|
||||||||||
|
Blog, PPT, Word, video, pdf, email
|
Laptop, infokus, Koran, majalah, web/daring,
whiteboard dan spidol
|
||||||||||
Team Teaching
|
-
|
|||||||||||
|
|
|||||||||||
Mg Ke-
|
CP Mata Kuliah
(sesuai tahapan belajar)
|
Materi Pembelajaran
(Pustaka)
|
Metode/Strategi
Pembelajaran
(estimasi waktu)
|
Penilaian/evaluasi
|
Bobot
|
|||||||
|
|
|
|
Indikator
|
Bentuk
|
%
|
||||||
1
|
Mahasiswa memahami metode perkuliahan dan ruang
lingkup hubungan pusat dan daerah
|
Pengantar materi dan kontrak belajar:
·
Metode perkuliahan
·
Scope bahasan hubungan pusat dan daerah
|
1. Ceramah/Kuliah Pakar
2. Tanya
jawab
3. Diskusi
|
Tampilnya rasa ingin tahu, minat dan pemahaman
|
Pertanyaan lisan dan Diskusi
|
5-10%
|
||||||
2
|
Mahasiswa memahami dasar hukum
hubungan pusat dan daerah.
|
Legal basis hubungan pusat dan daerah :
·
Struktur kelembagaan pemerintah pusat
·
Kewenangan pemerintah pusat
·
Pola distribusi kewenangan dalam pemerintah pusat.
|
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3.
Diskusi
|
I d e m
|
Tayangan
Presentasi,
|
|
||||||
3
|
Mahasiswa memahami dasar hukum hubungan pusat dan
daerah
|
Legal basis hubungan pusat dan daerah:
1.
Kewenangan Provinsi
2.
Kewenangan Kabupaten
3.
Kewenangan Kota
4.
Kewenangan desa
5.
|
1.
Ceramah
2.
Tanya jawab
3. Diskusi
|
I d e m
|
Tayangan
Presentasi,
|
|
||||||
4,5
|
Mahasiswa
memahami anatomi hubungan pusat dan daerah
|
Anatomi
hubungan pusat dan daerah:
1. Koordinasi
pemerintahan
2. Kerjasama
antara pemerintahan daerah
3. Pengawasan
(pusat-daerah)
|
1. Ceramah
2. Tanya
jawab
3. Diskusi
|
I d e m
|
Tayangan
Presentasi,
|
|
||||||
6
|
Mahasiswa memahami fungsi-fungsi kelembagaan daerah.
|
Fungsi fungsi kelembagaan daerah:
1.
Peran kepala daerah sebagai pelaksana dan subjek
penghubng daerah dengan pemerintahan pusat
2.
Hubungan kerja pemerintahan daerah dengan DPRD
3.
Hubungan kerjasama pemerintahan daerah dengan
Lembaga lain pada tingkat lokal
|
1. Ceramah
2. Tanya
jawab
3. Diskusi
|
I d e m
|
Tayangan
Presentasi,
|
|
||||||
UJIAN TENGAH SEMESTER
|
||||||||||||
7.
|
Mahasiswa
memahami argumentasi, syarat, dan perkembangan pemekaran daerah
|
Kontroversi pemekaran daerah
·
Argumentasi pemekaran
·
Syarat-syarat pemekaran daerah
·
Evaluasi pemekaran; banyak yang gagal
mensejahterakan masyarakat
|
1.
Ceramah,
2.
Tanya jawab
3.
Diskusi
|
I d e m
|
Tayangan
Presentasi,
|
|
||||||
8,9
|
1. Mahasiswa
memahami perimbangan keuangan pusat dan daerah
|
Perimbangan keuangan pusat dan daerah:
·
Provinsi sector-sektor strategis
·
Provinsi pengelolaan SDA
·
Realitanya…..
|
1.
Ceramah
2.
Tanya jawab
3.
Diskusi
|
I d e m
|
Tayangan
Presentasi,
|
|
||||||
10,11
|
Mahasiswa memahami
perimbangan keuangan pusat dan daera.
|
Perimbangan keuangan pusat dan daerah :
·
Bagi hasil DAU/DAK
·
Blockgrant/dekonsentrasi
·
|
1.
Ceramah
2.
Tanya jawab
3. Diskusi
|
I d e m
|
Tayangan
Presentasi,
|
|
||||||
12,13
|
Mahasiswa memahami sejarah, latar belakang,
perkembangan dan polemik Otsus Aceh
|
Otonomi khusus
Nangroe Aceh Darussalam
·
Sejarah dan latar belakang tampilnya ide Otonomi Aceh.
·
Karakteristik Otsus Aceh
·
Perkembangan
Otsus Aceh
·
Polemic Otsus
Aceh
·
|
1.
Ceramah,
2.
Tanya
jawab
3.
Diskusi
|
I d e m
|
Tayangan
Presentasi,
|
|
||||||
14
|
Mahasiswa memahami latar belakang,
ciri, dan masalah masalah Otsus Papua
|
Otonomi khusus Papua :
·
Sejarah dan latar belakang
tampilnya otonomi khusus Papua
·
Ciri dan karakter Otsus
Papua
·
Masalah-masalah Otsus Papua
|
1.
Ceramah
2.
Tanya
jawab
3.
Diskusi
|
I d e m
|
Tayangan
Presentasi,
|
|
||||||
15
|
Mahasiswa memahami sejarah,
perkembangan, dan masalah keistimewaan Yogyakarta.
|
Keistimewaan Yogyakarta
·
Latar belakang tampilnya ide
keistimewaan Yogyakarta
·
Perkembangan keistimewaan
Yogyakarta.
·
Masalah dan tantangan
keistimewaan Yogyakarta
|
1.
Ceramah,
2.
Tanya
jawab,
3.
Diskusi
|
I d e m
|
Tayangan
Presentasi,
|
|
||||||
UJIAN AKHIR SEMESTER
|
||||||||||||
Kamis, 12 Maret 2020
RPS MK HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar