MATA KULIAH |
KODE MK |
RUMPUN MK |
BOBOT (sks) |
SEMESTER |
Direvisi |
|||||||
SISTIM PEMERINTAHAN INDONESIA |
|
Ilmu Sosial |
T= 3 SKS |
P= 1 |
IV |
Februari 2017 |
||||||
Pengembang : Reinhard Hutapea |
Koordinator MK : Reinhard Hutapea
|
Kepala Program Studi : Madin Silalahi MA |
||||||||||
Tanda Tangan |
Tanda Tangan |
Tanda Tangan
|
||||||||||
Capaian Pembelajaran (CP) :
Sikap
Keterampilan Umum
Keterampilan Khusus
Pengetahuan
|
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
|
|||||||||||
1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. 2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. 6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. 2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. 3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. 4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. 5. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 6. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya. 7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. 8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.
1. Mahasiswa memahami teori dan praktek sistim pemerintahan Indonesia 2. Mahasiswa memahami bentuk negara dan pemerintahan 3. Mahasiswa memahami azas-azas penyelenggaraan pemerintahan. 4. Mahasiswa memahami perbandingan pemerintahan 5. Mahasiswa memahami Lembaga-lembaga negara
Mahasiswa memahami dan mampu menjelaskan tentang : 1. Arti, teori, dan system pemerintahan. 2. Sejarah ketatanegaraan Indonesia 3. Bentuk negara dan pemerintahan 4. Azas-azas penyelenggaraan pemerintahan 5. Perbandingan pemerintahan 6. Hukum dasar negara 7. UU pelaksanaan pemerintahan 8. Lembaga-lembaga negara 9. Birokrasi pemerintah 10. Pemerintahan Daerah. 11. |
||||||||||||
Diskripsi Singkat MK |
Mata kuliah Sistim Pemerintahan Indonesia adalah mata kuliah yang membahas Sistim Pemerintahan Indonesia dengan menekankan pemahaman tentang ruang lingkup pendekatan teoritis, latar belakang kebijakan dan praktek pemerintahan daerah yang berlaku dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sistem Pemerintahan Indonesia pada dasarnya terdiri dari dua system besar yang saling terkait, yakni system pemerintahan nasional dan system pemerintahan daerah. Dua system ini memiliki landasan teori dan prakteknya masing-masing, baik yang menyangkut ruang lingkup, sejarah kelembagaan, dan proses. Untuk memahami sebuah system diperlukan pula suatu perbandingan sehingga membedakannya dengan system pemerintahan dalam beragam bentuk negara ang berbeda. |
|||||||||||
Referensi |
Utama : |
|||||||||||
Prof Dr Ryaas Rasjid, Sistem Pemerintahan Indonesia,IIP, Jakarta Dr Innu Kencana MA, Sistem Pemerintahan Indonesia, IPDN, Bandung Prof Dr Ramlan Surbakti, 1999, Memahami Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta Dr I Nyoman Sumaryadi, Drs MSi, 2005, Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah, Citra Utama, Jakarta Dr Oentarto SM, Dr I Made Suwandi MSoc Sc, 2004, Format Otonomi Daerah Masa Depan, Sanutra Media Utama, Jakarta SP Varma, 1992, Teori Politik Modern, Rajawali Press, Jakarta David Mathews, 2018, Ekologi Demokrasi, Para Syndicate, Jakarta |
||||||||||||
Soekarno, 1956, Pidato Lahirnya Pancasila., Jakarta Yudi Latif, 2016, Negara Paripurna; Historisitas, Aktualitas, dan Implementasi Pancasila, Gramedia, Jakarta |
||||||||||||
Reinhard Hutapea, 1998, Soekarno, Nasionalisme, dan Globalisasi, PKNWK Untag, Jakarta
|
||||||||||||
Media Pembelajaran |
Software |
Hardware |
||||||||||
|
Blog, PPT, Word, video, pdf, email |
Laptop, infokus, Koran, majalah, web/daring, whiteboard dan spidol |
||||||||||
Team Teaching |
- |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
Mg Ke- |
CP Mata Kuliah (sesuai tahapan belajar) |
Materi Pembelajaran (Pustaka) |
Metode/Strategi Pembelajaran (estimasi waktu) |
Penilaian |
Bobot |
|||||||
|
|
|
|
Indikator |
Bentuk |
% |
||||||
1
|
Mahasiswa memahami gambaran umum pemerintahan |
Gambaran umum pemerintahan. · Definisi pemerintahan: masyarakat dan pemerintahan · Fungsi pemerintahan
|
1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Diskusi.
|
Tampilnya rasa ingin tahu, minat dan pemahaman/penghayatan |
Pertanyaan lisan dan Diskusi
|
5-10% |
||||||
2 |
Mahasiswa memahami konteks dasar sistim pemerintahan |
Konteks dasar sistim pemerintahan · Arti sistim pemerintahan · Dasar teori Sistim Pemerintahan Indonesia ; teori pemisahan kekuasaan, teori demokrasi, teori negara berdasarkan atas hukum, teori negara berkonstitusi · |
1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Diskusi |
Idem |
Tayangan Presentasi, |
|
||||||
3 |
Mahasiswa memahami sejarah ketatanegaraan Indonesia. |
Sejarah Ketatanegaraan Indonesia 1. Sistim pra kemerdekaan 2. Sistim pasca kemerdekaan 3. Sistim era reformasi 4. . |
1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Diskusi
|
Idem |
Tayangan Presentasi,
|
|
||||||
4 |
Mahasiswa memahami bentuk negara dan pemerintahan |
Bentuk negara dan pemerintahan 1. Bentuk negara 2. System pemerintahan 3. Konstruksi ketatanegaraan |
1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Diskusi
|
idem |
Tayangan Presentasi,
|
|
||||||
5 |
Mahasiswa memahami azas-azas penyelenggaraan pemerintahan. |
Azas-azas penyelenggaraan pemerintahan 1. Sentralisasi 2. Desentralisasi 3. Dekonsentrasi 4. Tugas pembantuan
|
1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Diskusi |
Idem |
Tayangan Presentasi,
|
|
||||||
UJIAN TENGAH SEMESTER |
||||||||||||
6. |
Mahasiswa memahami perbandingan pemerintahan |
Perbandingan pemerintahan · Konteks negara federal · Konteks negara kesatuan
|
1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Diskusi,
|
Idem |
Tayangan Presentasi,
|
|
||||||
7 |
Mahasiswa mampu memahami dinamika perubahan hukum dasar negara |
Dinamika dalam pergantian/perubahan hukum dasar negara · Masa pemberlakuan UUD RI 1945 · Masa pemberlakuan Konstitusi RIS 1949 · Masa pemberlakuan UUDS 1950 · Masa pemberlakuan UUD RI 1945 – dekrit presiden 5 juli 1959 · Masa pemberlakuan UUD Amandemen
|
1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Diskusi 4.
|
Idem |
Tayangan Presentasi, |
|
||||||
8 |
Mahasiswa mampu mengetahui, menghayati, dan mengamalkan sila pertama Pancasilaa. |
Landasan hukum pelaksanaan pemerintahan daerah · Pemberlakuan UU No 1 Tahun 1945 · Pemberlakuan UU No 22 tahun 1948 · Pemberlakuan UU NIT No 44 tahun 1950 · Pemberlakuan UU No 1 tahun 1957 · Pemberlakuan UU No 6 tahun 1959 · Pemberlakuan No 18 Tahun 1965 · Pemberlakuan UU No 5 Tahun 1974 · Pemberlakuan UU No 22 Tahun 1999 · Pemberlakuan UU No 12 Tahun 2004 · Pemberlakuan UU No …. |
1. Ceramah
2. Tanya jawab
3. Diskusi
|
Idem
|
Tayangan Presentasi, |
|
||||||
9 |
Mahasiswa memahami, Lembaga-lembaga negara |
Iembaga Lembaga Negara: · Legislative · Eksekutif · Judicative · inspektif
|
1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Diskusi 4.
|
Idem |
Tayangan Presentasi, |
|
||||||
10 |
Mahasiswa memahami Lembaga-lembaga independen |
Iembaga Lembaga independent · KPU · Komnas HAM · TNI – Kepolisian · Bank Indonesia
|
1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Diskusi
|
Idem
|
Tayangan Presentasi, |
|
||||||
11 |
Mahasiswa memahami birokrasi pemerintah |
Birokrasi pemerintah · Kementerian negara · LPND · Organisasi ekstra struktural
|
1. Ceramah 2. Tanya jawab 3. Diskusi 4. ,
|
Idem 1. |
Tayangan Presentasi, |
|
||||||
12 |
Mahasiswa memahami sistim penyelenggaraan daerah, |
Sistim penyelenggaraan daerah · Ruang lingkup Pemda · Tugas dan peran Pemda
|
5. |
|
|
|
||||||
UJIAN AKHIR SEMESTER |
||||||||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar