BS P IV, PANCASILA
KULIAH IV, 2 NOVEMBER 2020, JAM 17.00 – 19.00
JURUSAN PEMERINTAHAN/KOMUNIKASI, FISIPOL UDA
PENGASUH: REINHARD HUTAPEA
Pengantar
Pada kuliah III yang lalu, telah diuraikan sejarah kelahiran dan pelaksanaannya, yakni mengapa sebuah bangsa memerlukan cita-cita, konsepsi, dasar, ideologi, filsafat, dan bagaimana implementasinya pada era pra kemerdekaan, era kemerdekaan, era Orde Lama, era Orde Baru, serta era reformasi.
Dalam kuliah ke empat ini akan diuraikan:
1. Makna atau pengertian “Dasar Negara”. Secara ringkas maknanya adalah landasan, atau pijakan, yang diatasnya didirikan negara.
2. Secara khusus Soekarno menyebut dasar negara itu adalah “Philosophische grondslag, Weltanschaung, atau pandangan hidup”
3. Sejarah atau proses lahirnya Pancasila.
4. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945
5. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945,dan
6. Implementasi Pancasila dalam Kebijakan Ekonomi, Politik, Sosial, dan budaya.
Karena kuliah kita hanya dari jam 17.00 sd 19.00, maka yang wajib dibaca adalah dari halaman satu sampai halaman dua belas, yakni sampai sub bab “Hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD 1945. Sub bab selanjutnya dipelajari di rumah .
Setelah saudara/I membaca ke 12 halaman tersebut jawablah pertanyaan-pertanyaan ini;
A. Menurut saudara/I (sekali lagi menurut saudara/i), apa yang dimaksud dengan “Dasar Negara”. Jelaskan secara singkat.
B. Jelaskan apa yang dimaksud dengan, a) Philosopische grondslag, b) Weltanshauung, dan c) pandangan hidup.
C. Jelaskan makna kalimat berikut……”Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia”
D. Idem no 3, jelaskan kalimat berikut……”maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakekatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau tertib hukum di Indonesia “
Materi untuk kliah ini di ambil dari “Materi Ajar Pendidikan Pancasila, 2013, Dirjen Pendidkan Tinggi Kemendikbud”
∏
PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA
Dasar negara Indonesia, dalam pengertian historisnya
merupakan hasil pergumulan pemikiran para pendiri
negara (The Founding Fathers) untuk menemukan landasan
atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara
Indonesia merdeka. Walaupun rumusan dasar negara itu
baru mengemuka pada masa persidangan Badan Penyelidik
Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI),
namun bahan-bahannya telah dipersiapkan sejak awal
pergerakan kebangsaan Indonesia. Latif (2002: 5)
menyebutkan bahwa setidaknya sejak dekade 1920-an
pelbagai kreativitas intelektual mulai digagas sebagai usaha
mensintesiskan aneka ideologi dan gugus pergerakan
dalam rangka membentuk “blok historis” (blok nasional)
bersama demi mencapai kemerdekaan.
BPUPKI yang selanjutnya disebut dalam bahasa
Jepang sebagai Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (Badan
Persiapan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan) dibentuk
pada 29 April 1945 sebagai realisasi janji kemerdekaan
Indonesia pada 24 Agustus 1945 dari pemerintah Jepang.
Anggota BPUPKI berjumlah 63 orang, termasuk Dr. KRT.
Radjiman Wedyodiningrat sebagai ketua, Itibangase Yosio
(anggota luar biasa yang berkebangsaan Jepang) dan R.
Pandji Soeroso (merangkap Tata Usaha) masing-masing
sebagai wakil ketua Pembicaraan mengenai rumusan dasar
negara Indonesia melalui sidang-sidang BPUPKI
berlangsung dalam dua babak, yaitu: pertama, mulai 29 Mei
sampai 1 Juni 1945; dan kedua, mulai 10 Juli sampai 17 Juli
1945.
Pergumulan pemikiran dalam sejarah perumusan
dasar negara Indonesia bermula dari permintaan Dr. KRT.
Radjiman Wedyodiningrat, selaku Ketua BPUPKI pada 29
25 Mei 1945 kepada anggota sidang untuk mengemukakan
dasar (negara) Indonesia merdeka. Untuk merespon
permintaan Ketua BPUPKI, maka dalam masa sidang
pertama, yaitu 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Muhammad
Yamin dan Soekarno mengajukan usul berhubungan
dengan dasar negara. Soepomo juga menyampaikan
pandangannya dalam masa sidang ini namun hal yang
dibicarakan terkait aliran atau paham kenegaraan, bukan
mengenai dasar negara
Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar
negara dengan menggunakan bahasa Belanda,
philosophische grondslag bagi Indonesia merdeka.
Philosophische grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran
yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalamdalamnya
untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia
merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan
istilah ‘weltanschauung’ atau pandangan hidup (Saafroedin
Bahar, Ananda B. Kusuma, dan Nannie Hudawati (peny.),
1995: 63, 69, 81, dan RM. A.B. Kusuma, 2004: 117, 121,
128-129).
Susunan nilai atau prinsip yang menjadi fundamen
atau dasar negara pada masa sidang pertama BPUPKI
tersebut berbeda-beda. Usul Soekarno mengenai dasar
negara yang disampaikan dalam pidato 1 Juni 1945 terdiri
atas lima dasar. Menurut Ismaun, sebagaimana dikutip oleh
Bakry (2010: 31), setelah mendapatkan masukan dari
seorang ahli bahasa, yaitu Muhammad Yamin yang pada
waktu persidangan duduk di samping Soekarno, lima dasar
tersebut dinamakan oleh Soekarno sebagai ‘Pancasila’.
Untuk menampung usulan-usulan yang bersifat
perorangan, dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh
Soekarno dan dikenal sebagai ‘Panitia Sembilan’. Dari
rumusan usulan-usulan itu, Panitia Sembilan berhasil
merumuskan Rancangan Mukadimah (Pembukaan) Hukum
Dasar yang dinamakan ‘Piagam Jakarta’ atau Jakarta
Charter oleh Muhammad Yamin pada 22 Juni 1945
Rumusan dasar negara yang secara sistematik tercantum
dalam alinea keempat, bagian terakhir pada rancangan
Mukadimah tersebut adalah sebagai berikut:
1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at
Islam bagi pemeluk-pemeluknya
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
3) Persatuan Indonesia
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Sidang BPUPKI kedua, yaitu 10 Juli sampai 17 Juli
1945 merupakan masa penentuan dasar negara Indonesia
merdeka. Selain menerima Piagam Jakarta sebagai hasil
rumusan Panitia Sembilan, dalam masa sidang BPUPKI
kedua juga dibentuk panitia-panitia Hukum Dasar yang
dikelompokkan menjadi tiga kelompok Panitia Perancang
Hukum Dasar. Sidang lengkap BPUPKI pada 14 Juli 1945
mengesahkan naskah rumusan Panitia Sembilan berupa
Piagam Jakarta sebagai Rancangan Mukadimah Hukum
Dasar (RMHD) dan menerima seluruh Rancangan Hukum
Dasar (RHD) pada hari berikutnya, yaitu 16 Agustus 1945
yang sudah selesai dirumuskan dan di dalamnya termuat
Piagam Jakarta sebagai Mukadimah.
Setelah sidang BPUPKI berakhir pada 17 Juli 1945,
maka pada 9 Agustus 1945 badan tersebut dibubarkan oleh
pemerintah Jepang dan dibentuklah Panitia Persiapan
Kemerdekaan atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu
Zyunbi Inkai yang kemudian dikenal sebagai ‘Panitia
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dengan
mengangkat Soekarno sebagai ketua dan Moh. Hatta
sebagai wakil ketua. Panitia ini memiliki peranan yang
sangat penting bagi pengesahan dasar negara dan
berdirinya negara Indonesia yang merdeka. Panitia yang
semula dikenal sebagai ‘Buatan Jepang’ untuk menerima
“hadiah” kemerdekaan dari Jepang tersebut, setelah
takluknya Jepang di bawah tentara Sekutu pada 14 Agustus
1945 dan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia,
berubah sifat menjadi ‘Badan Nasional’ Indonesia yang
merupakan jelmaan seluruh bangsa Indonesia.
Dalam sidang pertama PPKI, yaitu pada 18 Agustus
1945, berhasil disahkan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia (UUD NRI) yang disertai dengan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia. Sebelum pengesahan, terlebih dahulu dilakukan
perubahan atas Piagam Jakarta atau Rancangan
Mukadimah Hukum Dasar (RMHD) dan Rancangan Hukum
Dasar (RHD). Pengesahan dan penetapan setelah dilakukan
perubahan atas Piagam Jakarta tersebut tetap
mencantumkan lima dasar yang diberi nama Pancasila. Atas
prakarsa Moh, Hatta, sila ‘Ketuhanan dengan kewajiban
menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya’,
dalam Piagam Jakarta sebagai Pembukaan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia tersebut diubah menjadi
‘Ketuhanan Yang Maha Esa’. Dengan demikian, Pancasila
menurut Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut:
1) Ketuhanan Yang Maha Esa
2) Kemanusiaan yang adil dan beradab
3) Persatuan Indonesia
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sesuai
dengan jiwa bangsa Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh
Soekarno (1960: 42) bahwa dalam mengadakan negara
Indonesia merdeka itu “harus dapat meletakkan negara itu
atas suatu meja statis yang dapat mempersatukan segenap
elemen di dalam bangsa itu, tetapi juga harus mempunyai
tuntunan dinamis ke arah mana kita gerakkan rakyat,
bangsa dan negara ini.” Selanjutnya Soekarno menegaskan
dengan berkata, “Saya beri uraian itu tadi agar saudarasaudara
mengerti bahwa bagi Republik Indonesia, kita
memerlukan satu dasar yang bisa menjadi dasar statis dan
yang bisa menjadi leitstar dinamis. Leitstar adalah istilah
dari bahasa Jerman yang berarti ‘bintang pimpinan’. Lebih
lanjut, Soekarno mengatakan, “Kalau kita mencari satu
dasar yang statis yang dapat mengumpulkan semua, dan
jikalau kita mencari suatu leitstar dinamis yang dapat
menjadi arah perjalanan, kita harus menggali sedalamdalamnya
di dalam jiwa masyarakat kita sendiri…Kalau kita
mau memasukkan elemen-elemen yang tidak ada di dalam
jiwa Indonesia, tidak mungkin dijadikan dasar untuk duduk
di atasnya.”
A. Hubungan Pancasila dengan Pembukaan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)
Tahun 1945
Berdasarkan ajaran Stuffen theory dari Hans Kelsen,
menurut Abdullah (1984: 71), hubungan Pancasila dengan
Pembukaan UUD NRI Tahun 1945dapat digambarkan
sebagai berikut:
Gambar yang berbentuk piramidal di atas
menunjukkan Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum yang
berada di puncak segi tiga. Pancasila menjiwai seluruh
bidang kehidupan bangsa Indonesia. Dengan kata lain,
gambar piramidal tersebut mengandung pengertian bahwa
Pancasila adalah cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum
bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita
hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar
dalam penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi
sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita
hukum (recht-idee), baik tertulis maupun tidak tertulis di
Indonesia. Cita hukum inilah yang mengarahkan hukum
pada cita-cita bersama bangsa Indonesia. Cita-cita ini
secara langsung merupakan cerminan kesamaan-kesamaan
kepentingan di antara sesama warga bangsa.
Dalam pengertian yang bersifat yuridis kenegaraan,
Pancasila yang berfungsi sebagai dasar negara tercantum
dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945,
yang dengan jelas menyatakan, “...maka disusunlah
Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk
dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan
rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil beradab, Persatuan Indonesia, dan
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan
mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”.
Sesuai dengan tempat keberadaan Pancasila yaitu
pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, maka fungsi pokok
Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah
sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib
hukum di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam
Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 (Jo. Ketetapan MPR
No.IX/MPR/1978). Hal ini mengandung konsekuensi
yuridis, yaitu bahwa seluruh peraturan perundang-undangan
Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undangu-ndang,
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan
Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya yang dikeluarkan
oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia) harus
sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Dengan kata lain, isi
dan tujuan Peraturan Perundang-undangan RI tidak boleh
menyimpang dari jiwa Pancasila.
Berdasarkan penjelasan di atas, hubungan Pancasila
dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat dipahami
sebagai hubungan yang bersifat formal dan material.
Hubungan secara formal, seperti dijelaskan oleh Kaelan
(2000: 90-91), menunjuk pada tercantumnya Pancasila
secara formal di dalam Pembukaan yang mengandung
pengertian bahwa tata kehidupan bernegara tidak hanya
bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi
dalam perpaduannya dengan keseluruhan asas yang
melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural,
religius dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya
terdapat dalam Pancasila.
Dalam hubungan yang bersifat formal antara
Pancasila dengan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat
ditegaskan bahwa rumusan Pancasila sebagai dasar Negara
Republik Indonesia adalah sebagaimana tercantum dalam
Pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat. Menurut
Kaelan (2000: 91), Pembukaan UUD NRI tahun 1945
merupakan Pokok Kaidah Negara yang Fundamental
sehingga terhadap tertib hukum Indonesia mempunyai dua
macam kedudukan, yaitu: 1) sebagai dasarnya, karena
Pembukaan itulah yang memberikan faktor-faktor mutlak
bagi adanya tertib hukum Indonesia; 2) memasukkan
dirinya di dalam tertib hukum tersebut sebagai tertib
hukum tertinggi.
Pembukaan yang berintikan Pancasila merupakan
sumber bagi batang tubuh UUD NRI tahun 1945. Hal ini
disebabkan karena kedudukan hukum Pembukaan berbeda
dengan pasal-pasal atau batang tubuh UUD NRI tahun
1945, yaitu bahwa selain sebagai Mukadimah, Pembukaan
UUD NRI tahun 1945 mempunyai kedudukan atau
eksistensi sendiri. Akibat hukum dari kedudukan
Pembukaan ini adalah memperkuat kedudukan Pancasila
sebagai norma dasar hukum tertinggi yang tidak dapat
diubah dengan jalan hukum dan melekat pada
kelangsungan hidup Negara Republik Indonesia.
Lebih lanjut, Kaelan (2000: 91-92) menyatakan
bahwa Pancasila adalah substansi esensial yang
mendapatkan kedudukan formal yuridis dalam Pembukaan
UUD NRI tahun 1945. Oleh karena itu, rumusan dan
yuridiksi Pancasila sebagai dasar negara adalah
sebagaimana terdapat dalam Pembukaan UUD NRI tahun
1945. Perumusan Pancasila yang menyimpang dari
Pembukaan secara jelas merupakan perubahan secara
tidak sah atas Pembukaan UUD NRI tahun 1945.
Adapun hubungan Pancasila dengan Pembukaan UUD
NRI tahun 1945 secara material adalah menunjuk pada
materi pokok atau isi Pembukaan yang tidak lain adalah
Pancasila. Oleh karena kandungan material Pembukaan
UUD NRI tahun 1945 yang demikian itulah maka
Pembukaan UUD NRI tahun 1945 dapat disebut sebagai
Pokok Kaidah Negara yang Fundamental, sebagaimana
dinyatakan oleh Notonagoro (tt.: 40), esensi atau inti sari
Pokok Kaidah Negara yang Fundamental secara material
tidak lain adalah Pancasila.
Menurut pandangan Kaelan (2000: 92), bilamana
proses perumusan Pancasila dan Pembukaan ditinjau
kembali maka secara kronologis materi yang dibahas oleh
BPUPKI yang pertama-tama adalah dasar filsafat Pancasila,
baru kemudian Pembukaan. Setelah sidang pertama selesai,
BPUPKI membicarakan Dasar Filsafat Negara Pancasila dan
berikutnya tersusunlah Piagam Jakarta yang disusun oleh
Panitia Sembilan yang merupakan wujud pertama
Pembukaan UUD NRI tahun 1945.
Dalam tertib hukum Indonesia diadakan pembagian
yang hirarkis. Undang-Undang Dasar bukanlah peraturan
hukum yang tertinggi. Di atasnya masih ada dasar pokok
bagi Undang-Undang Dasar, yaitu Pembukaan sebagai
Pokok Kaidah Negara yang Fundamental yang di dalamnya
termuat materi Pancasila. Walaupun Undang-Undang Dasar
itu merupakan hukum dasar Negara Indonesia yang tertulis
atau konstitusi, namun kedudukannya bukanlah sebagai
landasan hukum yang terpokok.
Menurut teori dan keadaan, sebagaimana ditunjukkan
oleh Bakry (2010: 222), Pokok Kaidah Negara yang
Fundamental dapat tertulis dan juga tidak tertulis. Pokok
Kaidah yang tertulis mengandung kelemahan, yaitu sebagai
hukum positif, dengan kekuasaan yang ada dapat diubah
walaupun sebenarnya tidak sah. Walaupun demikian,
Pokok Kaidah yang tertulis juga memiliki kekuatan, yaitu
memiliki formulasi yang tegas dan sebagai hukum positif
mempunyai sifat imperatif yang dapat dipaksakan.
Pokok Kaidah yang tertulis bagi negara Indonesia
pada saat ini diharapkan tetap berupa Pembukaan UUD NRI
tahun 1945. Pembukaan UUD NRI tahun 1945 tidak dapat
diubah karena menurut Bakry (2010: 222), fakta sejarah
yang terjadi hanya satu kali tidak dapat diubah. Pembukaan
UUD NRI tahun 1945 dapat juga tidak digunakan sebagai
Pokok Kaidah tertulis yang dapat diubah oleh kekuasaan
yang ada, sebagaimana perubahan ketatanegaraan yang
pernah terjadi saat berlakunya Mukadimah Konstitusi RIS
1949 dan Mukadimah UUDS 1950.
Sementara itu, Pokok Kaidah yang tidak tertulis
memiliki kelemahan, yaitu karena tidak tertulis maka
formulasinya tidak tertentu dan tidak jelas sehingga mudah
tidak diketahui atau tidak diingat. Walaupun demikian,
Pokok Kaidah yang tidak tertulis juga memiliki kekuatan,
yaitu tidak dapat diubah dan dihilangkan oleh kekuasaan
karena bersifat imperatif moral dan terdapat dalam jiwa
bangsa Indonesia (Bakry, 2010: 223).
Pokok Kaidah yang tidak tertulis mencakup hukum
Tuhan, hukum kodrat, dan hukum etis. Pokok Kaidah yang
tidak tertulis adalah fundamen moral negara, yaitu
‘Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan
yang adil dan beradab.
B. Penjabaran Pancasila dalam Batang Tubuh UUD NRI
Tahun 1945
Pembukaan UUD NRI tahun 1945 mengandung
pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, citacita
hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok34
pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang
dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber
dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila.
Pokok-pokok pikiran yang bersumber dari Pancasila itulah
yang dijabarkan ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal
UUD NRI tahun 1945.
Hubungan Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang
memuat Pancasila dengan batang tubuh UUD NRI tahun
1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal
mengandung pengertian Pembukaan UUD NRI tahun 1945
merupakan penyebab keberadaan batang tubuh UUD NRI
tahun 1945, sedangkan hubungan organis berarti
Pembukaan dan batang tubuh UUD NRI tahun 1945
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan
dijabarkannya pokok-pokok pikiran Pembukaan UUD NRI
tahun 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam
batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu
cita-cita hukum, tetapi telah menjadi hukum positif.
Sesuai dengan Penjelasan UUD NRI tahun 1945,
Pembukaan mengandung empat pokok pikiran yang
diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Keempat
pokok pikiran tersebut adalah sebagai berikut.
1) Pokok pikiran pertama berintikan ‘Persatuan’, yaitu;
“negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas
persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia”.
2) Pokok pikiran kedua berintikan ‘Keadilan sosial’, yaitu;
“negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi
seluruh rakyat”.
3) Pokok pikiran ketiga berintikan ‘Kedaulatan rakyat’,
yaitu; “negara yang berkedaulatan rakyat, berdasar atas
kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan”.
4) Pokok pikiran keempat berintikan ‘Ketuhanan Yang
Maha Esa’, yaitu; “negara berdasar atas Ketuhanan Yang
Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan
beradab’.
Pokok pikiran pertama menegaskan bahwa aliran
pengertian negara persatuan diterima dalam Pembukaan
UUD NRI tahun 1945, yaitu negara yang melindungi bangsa
Indonesia seluruhnya. Negara, menurut pokok pikiran
pertama ini, mengatasi paham golongan dan segala paham
perorangan. Demikian pentingnya pokok pikiran ini maka
persatuan merupakan dasar negara yang utama. Oleh
karena itu, penyelenggara negara dan setiap warga negara
wajib mengutamakan kepentingan negara di atas
kepentingan golongan atau perorangan.
Pokok pikiran kedua merupakan causa finalis dalam
Pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang menegaskan tujuan
atau suatu cita-cita yang hendak dicapai. Melalui pokok
pikiran ini, dapat ditentukan jalan dan aturan-aturan yang
harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar sehingga
tujuan atau cita-cita dapat dicapai dengan berdasar kepada
pokok pikiran pertama, yaitu persatuan. Hal ini
menunjukkan bahwa pokok pikiran keadilan sosial
merupakan tujuan negara yang didasarkan pada kesadaran
bahwa manusia Indonesia mempunyai hak dan kewajiban
yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Pokok pikiran ketiga mengandung konsekuensi logis
yang menunjukkan bahwa sistem negara yang terbentuk
dalam Undang-Undang Dasar harus berdasar atas
kedaulatan rakyat dan permusyawaratan perwakilan.
Menurut Bakry (2010: 209), aliran ini sesuai dengan sifat
masyarakat Indonesia. Kedaulatan rakyat dalam pokok
pikiran ini merupakan sistem negara yang menegaskan
kedaulatan sebagai berada di tangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pokok pikiran keempat menuntut konsekuensi logis,
yaitu Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang
mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara
negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang
luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang
luhur. Pokok pikiran ini juga mengandung pengertian
taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan pokok pikiran
kemanusiaan yang adil dan beradab sehingga mengandung
maksud menjunjung tinggi hak asasi manusia yang luhur
dan berbudi pekerti kemanusiaan yang luhur. Pokok
pikiran keempat Pembukaan UUD NRI tahun 1945
merupakan asas moral bangsa dan negara (Bakry, 2010:
210).
MPR RI telah melakukan amandemen UUD NRI tahun
1945 sebanyak empat kali yang secara berturut-turut
terjadi pada 19 Oktober 1999, 18 Agustus 2000, 9
November 2001, dan 10 Agustus 2002. Menurut Rindjin
(2012: 245-246), keseluruhan batang tubuh UUD NRI tahun
1945 yang telah mengalami amandemen dapat
dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu: pertama, pasalpasal
yang terkait aturan pemerintahan negara dan
kelembagaan negara; kedua, pasal-pasal yang mengatur
hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi
warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan
kesejahteraan sosial; ketiga, pasal-pasal yang berisi materi
lain berupa aturan mengenai bendera negara, bahasa
negara, lambang negara, lagu kebangsaan, perubahan UUD,
aturan peralihan, dan aturan tambahan
Berdasarkan hasil-hasil amandemen dan
pengelompokan keseluruhan batang tubuh UUD NRI tahun
1945, berikut disampaikan beberapa contoh penjabaran
Pancasila ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal UUD
NRI tahun 1945.
1. Sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara
a. Pasal 1 ayat (3): Negara Indonesia adalah negara
hukum.
Negara hukum yang dimaksud adalah negara
yang menegakkan supremasi hukum untuk
menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada
kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan
(akuntabel). Berdasarkan prinsip negara hukum,
penyelenggara negara tidak saja bertindak sesuai
dengan hukum tertulis dalam menjalankan tugas
untuk menjaga ketertiban dan keamanan, namun juga
bermuara pada upaya mencapai kesejahteraan umum,
kecerdasan kehidupan bangsa, dan perlindungan
terhadap segenap bangsa Indonesia.
b. Pasal 3
Ayat (1): Majelis Permusyawaratan Rakyat
berwenang mengubah dan menetapkan Undang-
Undang Dasar;
Ayat (2): Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik
Presiden dan/atau Wakil Presiden;
Ayat (3): Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya
dapat memberhentikan Presiden dan/atau Wakil
Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-
Undang Dasar.
Wewenang atau kekuasaan Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebagaimana
disebutkan pada Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3) di atas
menunjukkan secara jelas bahwa MPR bukan
merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan
lembaga negara tertinggi. Ketentuan yang terkait
dengan wewenang atau kekuasaan MPR tersebut juga
menunjukkan bahwa dalam ketatanegaraan Indonesia
dianut sistem horizontal-fungsional dengan prinsip
saling mengimbangi dan saling mengawasi
antarlembaga negara.
2. Hubungan antara negara dan penduduknya yang
meliputi warga negara, agama, pertahanan negara,
pendidikan, dan kesejahteraan sosial.
a. Pasal 26
Ayat (2): Penduduk ialah warga negara Indonesia dan
orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
Orang asing yang menetap di wilayah Indonesia
mempunyai status hukum sebagai penduduk
Indonesia. Sebagai penduduk, maka pada diri orang
asing itu melekat hak dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku
(berdasarkan prinsip yuridiksi teritorial) sekaligus
tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum
internasional yang berlaku umum (general
international law).
b. Pasal 27
Ayat (3): Setiap warga negara berhak dan wajib ikut
serta dalam upaya pembelaan negara.
Pasal 27 ayat (3) tersebut bermaksud untuk
memperteguh konsep yang dianut bangsa dan negara
Indonesia di bidang pembelaan negara, yaitu bahwa
upaya pembelaan negara bukan monopoli TNI, namun
juga merupakan hak sekaligus kewajiban setiap
warga negara.
c. Pasal 29
Ayat (2): Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap
penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing
dan untuk beribadat menurut agamanya dan
kepercayaannya itu.
Pasal 29 ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa
negara menjamin salah satu hak manusia yang paling
asasi, yaitu kebebasan beragama. Kebebasan
beragama bukanlah pemberian negara atau golongan
tetapi bersumber pada martabat manusia sebagai
ciptaan Tuhan.
d. Pasal 31
Ayat (2): Setiap warga negara wajib mengikuti
pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya;
Ayat (3): Pemerintah mengusahakan dan
menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional,
yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta
akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan
bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
Berdasarkan ketentuan tersebut, pendidikan
dasar menjadi wajib dan bagi siapa pun yang tidak
melaksanakan kewajibannya akan dikenakan sanksi.
Sementara itu, pemerintah wajib membiayai
kewajiban setiap warga negara dalam mendapatkan
pendidikan dasar. Hal ini menunjukkan bahwa setiap
warga negara mempunyai pendidikan minimum yang
memungkinkannya untuk berpartisipasi dalam proses
pencerdasan kehidupan bangsa. Ketentuan ini juga
mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup
bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius dan
tujuan sistem pendidikan nasional, yaitu untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa.
e. Pasal 33
Ayat (1): Perekonomian disusun sebagai usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Asas kekeluargaan dan prinsip perekonomian
nasional dimaksudkan sebagai rambu-rambu yang
sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi
ekonomi di Indonesia. Dasar pertimbangan
kepentingannya tiada lain adalah seluruh sumber
daya ekonomi nasional digunakan sebaik-baiknya
sesuai dengan paham demokrasi ekonomi yang
mendatangkan manfaat optimal bagi seluruh warga
negara dan penduduk Indonesia.
f. Pasal 34
Ayat (2): Negara mengembangkan sistem jaminan
sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai
dengan martabat kemanusiaan.
Dari ketentuan pasal 34 ayat (2) tersebut dapat
diperoleh pengertian bahwa sistem jaminan sosial
merupakan bagian upaya mewujudkan Indonesia
sebagai negara kesejahteraan (welfare state) sehingga
rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan.
3. Materi lain berupa aturan bendera negara, bahasa
negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan
a. Pasal 35
Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih.
b. Pasal 36
Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia.
c. Pasal 36A
Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan
semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
d. Pasal 36B
Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya.
Bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan
merupakan simbol yang mempersatukan seluruh
bangsa Indonesia di tengah perubahan dunia yang
tidak jarang berpotensi mengancam keutuhan dan
kebersamaan sebuah negara dan bangsa, tak
terkecuali bangsa dan negara Indonesia (MPR RI,
2011: 187). Dalam pengertian yang simbolik itu,
bendera, bahasa, lambang, dan lagu kebangsaan
memiliki makna penting untuk menunjukkan
identitas dan kedaulatan negara dan bangsa
Indonesia dalam pergaulan internasional.
C. Implementasi Pancasila Dalam Pembuatan
Kebijakan Negara Dalam Bidang Politik, Ekonomi,
Sosial Budaya Dan Hankam
Pokok-pokok pikiran persatuan, keadilan sosial,
kedaulatan rakyat, dan Ketuhanan Yang Maha Esa yang
terkandung dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945
merupakan pancaran dari Pancasila. Empat pokok pikiran
tersebut mewujudkan cita-cita hukum yang menguasai
hukum dasar negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945.
Penjabaran keempat pokok pikiran Pembukaan ke
dalam pasal-pasal UUD NRI tahun 1945 mencakup empat
aspek kehidupan bernegara, yaitu: politik, ekonomi, sosial
budaya, dan pertahanan keamanan yang disingkat menjadi
POLEKSOSBUD HANKAM. Aspek politik dituangkan dalam
pasal 26, pasal 27 ayat (1), dan pasal 28. Aspek ekonomi
dituangkan dalam pasal 27 ayat (2), pasal 33, dan pasal 34.
Aspek sosial budaya dituangkan dalam pasal 29, pasal 31,
dan pasal 32. Aspek pertahanan keamanan dituangkan
dalam pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 (Bakry, 2010: 276).
Pasal 26 ayat (1) dengan tegas mengatur siapa-siapa
saja yang dapat menjadi warga negara Republik Indonesia.
Selain orang berkebangsaan Indonesia asli, orang
berkebangsaan lain yang bertempat tinggal di Indonesia,
mengakui Indonesia sebagai tanah airnya dan bersikap
setia kepada Negara Republik Indonesia yang disahkan
oleh undang-undang sebagai warga negara dapat juga
menjadi warga negara Republik Indonesia. Pasal 26 ayat
(2) menyatakan bahwa penduduk ialah warga negara
Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di
Indonesia. Adapun pada pasal 29 ayat (3) dinyatakan
bahwa syarat-syarat menjadi warga negara dan penduduk
Indonesia diatur dengan undang-undang.
Pasal 27 ayat (1) menyatakan kesamaan kedudukan
warga negara di dalam hukum dan pemerintahan dengan
tidak ada kecualinya. Ketentuan ini menunjukkan adanya
keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan tidak ada
diskriminasi di antara warga negara baik mengenai haknya
maupun mengenai kewajibannya.
Pasal 28 menetapkan hak warga negara dan
penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, yang
diatur dengan undang-undang. Dalam ketentuan ini,
ditetapkan adanya tiga hak warga negara dan penduduk
yang digabungkan menjadi satu, yaitu: hak kebebasan
berserikat, hak kebebasan berkumpul, dan hak kebebasan
untuk berpendapat.
Pasal 26, 27 ayat (1), dan 28 di atas adalah
penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat
dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang masingmasing
merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua
Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi
kehidupan nasional bidang politik di negara Republik
Indonesia.
Berdasarkan penjabaran kedua pokok pikiran
tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang
politik harus berdasar pada manusia yang merupakan
subjek pendukung Pancasila, sebagaimana dikatakan oleh
Notonagoro (1975: 23) bahwa yang berketuhanan,
berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan
berkeadilan adalah manusia. Manusia adalah subjek negara
dan oleh karena itu politik negara harus berdasar dan
merealisasikan harkat dan martabat manusia di dalamnya.
Hal ini dimaksudkan agar sistem politik negara dapat
menjamin hak-hak asasi manusia.
Dengan kata lain, pembuatan kebijakan negara dalam
bidang politik di Indonesia harus memperhatikan rakyat
yang merupakan pemegang kekuasaan atau kedaulatan
berada di tangan rakyat. Rakyat merupakan asal mula
kekuasaan dan oleh karena itu, politik Indonesia yang
dijalankan adalah politik yang bersumber dari rakyat,
bukan dari kekuasaan perseorangan atau kelompok dan
golongan, sebagaimana ditunjukkan oleh Kaelan (2000:
238) bahwa sistem politik di Indonesia bersumber pada
penjelmaan hakikat manusia sebagai makhluk individu dan
makhluk sosial dalam wujud dan kedudukannya sebagai
rakyat.
Selain itu, sistem politik yang dikembangkan adalah
sistem yang memperhatikan Pancasila sebagai dasar-dasar
moral politik. Dalam hal ini, kebijakan negara dalam bidang
politik harus mewujudkan budi pekerti kemanusiaan dan
memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur untuk
mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
bagi kemanusiaan. Ketentuan ini memancarkan asas
kesejahteraan atau asas keadilan sosial dan kerakyatan
yang merupakan hak asasi manusia atas penghidupan yang
layak.
Pasal 33 ayat (1) menyatakan perekonomian disusun
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan,
sedangkan pada ayat (2) ditetapkan bahwa cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, dan pada
ayat (3) ditegaskan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat. Ayat (1) pada pasal ini menunjukkan adanya hak
asasi manusia atas usaha perekonomian, sedangkan ayat
(2) menetapkan adanya hak asasi manusia atas
kesejahteraan sosial.
Selanjutnya pada pasal 33 ayat (4) ditetapkan bahwa
perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sesuai dengan
pernyataan ayat (5) pasal ini, maka pelaksanaan seluruh
ayat dalam pasal 33 diatur dalam undang-undang.
Pasal 34 ayat (1) mengatur bahwa fakir miskin dan
anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat
dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Ketentuan
dalam ayat (2) ini menegaskan adanya hak asasi manusia
atas jaminan sosial.
Adapun pada pasal 34 ayat (4) ditetapkan bahwa
negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas
pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang
layak. Pelaksanaan mengenai isi pasal ini, selanjutnya
diatur dalam undang-undang, sebagaimana dinyatakan
pada ayat (5) pasal 34 ini.
Pasal 27 ayat (2), pasal 33, dan pasal 34 di atas adalah
penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat
dan keadilan sosial yang masing-masing merupakan
pancaran dari sila keempat dan kelima Pancasila. Kedua
pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan
sistem ekonomi Pancasila dan kehidupan ekonomi
nasional.
Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran
tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang
ekonomi di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan
sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan
rakyat dan berkeadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai
dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan
yang dilontarkan oleh Mubyarto, sebagaimana dikutip oleh
Kaelan (2000: 239), yaitu pengembangan ekonomi bukan
hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi
kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan
kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan
dengan nilai-nilai moral kemanusiaan.
Dengan demikian, sistem perekonomian yang
berdasar pada Pancasila dan yang hendak dikembangkan
dalam pembuatan kebijakan negara bidang ekonomi di
Indonesia harus terhindar dari sistem persaingan bebas,
monopoli dan lainnya yang berpotensi menimbulkan
penderitaan rakyat dan penindasan terhadap sesama
manusia. Sebaliknya, sistem perekonomian yang dapat
dianggap paling sesuai dengan upaya
mengimplementasikan Pancasila dalam bidang ekonomi
adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi
yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan rakyat
secara luas.
Pasal 29 ayat (1) menyatakan negara berdasar atas
Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Penjelasan Undang-
Undang Dasar, ayat (1) pasal 29 ini menegaskan
kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha
Esa. Adapun dalam pasal 29 ayat (2) ditetapkan bahwa
negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk
memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut
agamanya dan kepercayaannya itu. Ketentuan ini jelas
merupakan pernyataan tegas tentang hak asasi manusia
atas kemerdekaan beragama.
Pasal 31 ayat (1) menetapkan setiap warga negara
berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini menegaskan
bahwa mendapat pendidikan adalah hak asasi manusia.
Selanjutnya pada ayat (2) pasal ini dikemukakan bahwa
setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan
pemerintah wajib membiayainya. Dari ayat (2) pasal ini
diperoleh pemahaman bahwa untuk mengikuti pendidikan
dasar merupakan kewajiban asasi manusia. Sebagai upaya
memenuhi kewajiban asasi manusia itu, maka dalam ayat
(3) pasal ini diatur bahwa pemerintah wajib mengusahakan
dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional
yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak
mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang
diatur dalam undang-undang. Demikian pula, dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dalam ayat (4)
pasal 31 ini ditetapkan bahwa negara memprioritaskan
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh
persen) dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara) serta dari APBD (Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah) untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pendidikan nasional. Dalam pasal 31 ayat
(5) ditetapkan pula bahwa pemerintah memajukan ilmu
pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilainilai
agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan
peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Pasal 32 ayat (1) menyatakan negara memajukan
kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia
dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
Ketentuan menegaskan mengembangkan nilai-nilai budaya
merupakan hak asasi manusia. Selanjutnya, ayat (2) pasal
32 menyatakan negara menghormati dan memelihara
bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.
Pasal 29, pasal 31, dan pasal 32 di atas adalah
penjabaran dari pokok-pokok pikiran Ketuhanan Yang
Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan
persatuan yang masing-masing merupakan pancaran dari
sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila. Ketiga pokok
pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang
kehidupan keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan
nasional.
Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran
tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan
kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung
pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang
dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam
proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di
Indonesia. Menurut Koentowijoyo, sebagaimana dikutip
oleh Kaelan (2000: 240), sebagai kerangka kesadaran,
Pancasila dapat merupakan dorongan untuk: 1)
universalisasi, yaitu melepaskan simbol-simbol dari
keterkaitan struktur; dan 2) transendentalisasi, yaitu
meningkatkan derajat kemerdekaan, manusia, dan
kebebasan spiritual. Dengan demikian, Pancasila sebagai
sumber nilai dapat menjadi arah bagi kebijakan negara
dalam mengembangkan bidang kehidupan sosial budaya
Indonesia yang beradab, sesuai dengan sila kedua,
kemanusiaan yang adil dan beradab.
Selain itu, pengembangan sosial budaya harus
dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki
bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Hal ini tidak
dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sebuah
sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari
harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang
beradab. Perbenturan kepentingan politik dan konflik
sosial yang pada gilirannya menghancurkan sendi-sendi
kehidupan bangsa Indonesia, seperti kebersamaan atau
gotong royong dan sikap saling menghargai terhadap
perbedaan suku, agama, dan ras harus dapat diselesaikan
melalui kebijakan negara yang bersifat humanis dan
beradab.
Pasal 27 ayat (3) menetapkan bahwa setiap warga
negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan
negara. Dalam ketentuan ini, hak dan kewajiban warga
negara merupakan satu kesatuan, yaitu bahwa untuk turut
serta dalam bela negara pada satu sisi merupakan hak asasi
manusia, namun pada sisi lain merupakan kewajiban asasi
manusia.
Pasal 30 ayat (1) menyatakan hak dan kewajiban
setiap warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan
keamanan negara. Ketentuan ini menunjukkan bahwa
usaha pertahanan dan keamanan negara adalah hak dan
kewajiban asasi manusia. Pada ayat (2) pasal 30 ini
dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara
dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan
rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan
utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung.
Selanjutnya pada ayat (3) pasal 30 ini juga dijelaskan
bahwa Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan
Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, sebagai alat negara
bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara
keutuhan dan kedaulatan negara. Dalam ayat (4) pasal 30
dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai
alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani
masyarakat, serta menegakkan hukum. Ayat (5) pasal 30
menyatakan susunan dan kedudukan Tentara Nasional
Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia,
hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan
Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam
menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga
negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara,
serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan
keamanan diatur dengan undang-undang.
Pasal 27 ayat (3) dan pasal 30 di atas adalah
penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan
pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini
adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan
keamanan nasional.
Berdasarkan penjabaran pokok pikiran persatuan
tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan
kebijakan negara dalam bidang pertahanan keamanan
harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah
negara hukum. Dengan demikian dan demi tegaknya hakhak
warga negara, diperlukan peraturan perundangundangan
negara untuk mengatur ketertiban warga negara
dan dalam rangka melindungi hak-hak warga negara.
Dalam hal ini, segala sesuatu yang terkait dengan bidang
pertahanan keamanan harus diatur dengan memperhatikan
tujuan negara untuk melindungi segenap wilayah dan
bangsa Indonesia.
Pertahanan dan keamanan negara diatur dan
dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan
kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan
Indonesia berbasis pada moralitas kemanusiaan sehingga
kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari
pelanggaran hak-hak asasi manusia. Secara sistematis,
pertahanan keamanan negara harus berdasar pada tujuan
tercapainya kesejahteraan hidup manusia sebagai makhluk
Tuhan Yang Maha Esa (Sila pertama dan kedua), berdasar
pada tujuan untuk mewujudkan kepentingan seluruh
warga sebagai warga negara (Sila ketiga), harus mampu
menjamin hak-hak dasar, persamaan derajat serta
kebebasan kemanusiaan (Sila keempat), dan ditujukan
untuk terwujudnya keadilan dalam hidup masyarakat (Sila
kelima). Semua ini dimaksudkan agar pertahanan dan
keamanan dapat ditempatkan dalam konteks negara
hukum, yang menghindari kesewenang-wenangan negara
dalam melindungi dan membela wilayah negara dan
bangsa, serta dalam mengayomi masyarakat.
Ketentuan mengenai empat aspek kehidupan
bernegara, sebagaimana tertuang ke dalam pasal-pasal
UUD NRI tahun 1945 tersebut adalah bentuk nyata dari
implementasi Pancasila sebagai paradigma pembangunan
atau kerangka dasar yang mengarahkan pembuatan
kebijakan negara dalam pembangunan bidang politik,
ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan di
Indonesia. Berdasarkan kerangka dasar inilah, pembuatan
kebijakan negara ditujukan untuk mencapai cita-cita
nasional kehidupan bernegara di Indonesia.[ ]
Daftar Pustaka
Abdullah, Rozali, 1984, Pancasila sebagai Dasar Negara dan
Pandangan Hidup Bangsa, CV. Rajawali, Jakarta.
Bahar, Saafroedin, Ananda B. Kusuma, dan Nannie
Hudawati (peny.), 1995, Risalah Sidang Badan
Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan
(BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan
Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945,
Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta.
Bakry, Noor Ms., 2010, Pendidikan Pancasila, Pustaka
Pelajar, Yogyakarta.
Kaelan, 2000, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta.
Kusuma, A.B., 2004, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945,
Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas
Indonesia, Jakarta.
51
Latif, Yudi, 2011, Negara Paripurna: Historisitas,
Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila, PT. Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.
MPR RI, 2011, Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia, Sekretariat Jenderal MPR RI,
Jakarta.
Notonagoro, 1975, Pancasila secara Ilmiah Populer,
Pantjuran Tujuh, Jakarta.
_________, tt., Pancasila Yuridis Kenegaraan, Fakultas Filsafat
UGM, Yogyakarta.
Rindjin, Ketut, 2012, Pendidikan Pancasila untuk Perguruan
Tinggi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar