BK KP X, KOMUNIKASI PEMERINTAHAN
KULIAH KE-10, 30 JUNI 2021
JURUSAN PEMERINTAHAN
PENGASUH: REINHARD HUTAPEA
Cat : bacalah dengan seksama. Jika ada hal yang tak dipahami, tulis di WA group. Begitu pula pertanyaan-pertanyaan yang kali ini berbentuk karangan, dijawab atau dikirim ke WA group. Selamat belajar.
∏
MENCARI RANCANG BANGUN KOMUNIKASI PEMERINTAH MENANGANI COVID-19
Pada kuliah yang lalu/kuliah ke-9, yang bertema “GOOD GOVERNANCE DALAM KOMUNIKASI PEMERINTAHAN[1]”, telah diuraikan pengertian Good governace dan prinsip prinsipnya.
Good Governance adalah suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha.
Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara.
Adapun prinsip-prinsipnya adalah
· Akuntabel
· Transparan
· Visioner
· Efektif dan efisien
· Demokratis/setara
· Implementasi consensus
· Rule of law
· Partisipasi masyarakat
Melihat prinsip-prinsip tersebut kecenderungannya, negeri ini masih jauh dari good governance, atau tata kelola yang baik. Kuliah-kuliah yang lalu telah memberi ilustrasi atau contoh-contoh, betapa tata kelola pemerintahan yang bersih, manusiawi, dan bermartabat, masih jauh panggang dari api.
Sebagai implementasinya, automaticly (dengan sendirinya) komunikasinya pun masih jauh dari harapan. Ada jurang antara teori dan praktek, antara yang diucapkan/ditulis dengan yang dilakukan/realitanya. Meminjam teori Ted Robert Gurr (1970) ada gap (DR, Deprivasi Relatif) antara harapan (VR, Value Expectation) dan kenyataan (VC, Value Capabilities).
Bagaimana jarak itu, sebagaimana kita katakan sebelumnya sudah banyak dibahas pada kuliah-kuliah yang lalu, termasuk yang kita hadapi saat-saat ini, yakni Pandemi Covid-19, dimana komunikasi pemerintahan masih jauh dari memadai.
Sinyalemen demikian dapat kita lihat pada tajuk rencana Kompas, 29 Juni 2021, yang menyatakan dalam rangka perlawanan terhadap Covid-19 yang terus mengganas, pemerintah perlu memperbaiki komunikasinya agar keadaan tidak semakin buruk. Lebih jelasnya dikatakan:
Ironisnya, Ketika kasus dunia mulai menurun, penambahan di Indonesia malah sedang tinggi-tingginya. Kalau pada 29 April 2021, penambahannya 5.833 kasus, pada Senin (28/6/2021) ada penambahan 20.694 kasus. Meningkat hampir empat kali lipat. Otoritas Kesehatan memperkirakan, kenaikan kasus di Indonesia masih akan berlangsung dan mencapai puncaknya pada pekan ketiga bulan Juli.
Sebenarnya, selama setahun lebih pandemi kita sudah belajar bahwa penerapan ketat protokol ksehatan dan vaksinasi merupakan cara paling ampuh memutus rantai penularan. Ketika angka Kembali meningkat, kita melihat memang ada banyak pelonggaran dan pelanggaran
Pemerintah sekali lagi memang perlu memperbaiki caranya berkomunikasi dengan public.
Tidak begitu beda dengan tajuk rencana Kompas, Webinar FISIP UI pada tanggal 29 Juli 2020 melihat adanya masalah komunikasi dalam penanganan Covid-19, yakni terdapat serangkaian upaya yang bersifat sporadis atau tidak terintegrasi di masyarakat, misalnya tentang persepsi tentang penyakit, kebijakan pemerintah mengenai mudik saat lebaran, penerapan pembatasan kegiatan sosial.
Dalam persentasi lain, peneliti DPR RI, Handrini Ardiyanti (Puslit DPR RI, Agustus 2020) berpendapat setidaknya ada 4 masalah utama Komunikasi Pemerintahan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia, yaitu;
1. Kurang akuratnya data dan informasi.
2. Minimnya sosialisasi terkait beberapa issu
3. Rendahnya kepercayaan public, serta
4. Kurang efektifnya komunikasi organisasi pemerintahan
Ilustrasi demikian masih dapat kita kemukakan sekian banyak lagi. Yang jelas ada masalah dalam komunikasi pemerinthan. Dan sebagai pembanding, betap masalah itu significan bacalah artikel yang ditulis Dubes RI di Singapura, Suryopratomo dibawah ini:
∏
CARA SINGAPURA MENGHADAPI VARIAN BARU COVID-19
Suryopratomo
Duta Besar RI untuk Singapura
Kompas, 29 Juni 2021
Singapura dihadapkan pada optimism yang tinggi ketika perekonomian mereka pada kwartal I – 2021 tumbuh sebesar 1,3 persen.
Ini pertumbuhan tertinggi sejak kuartal IV-2019. Pada hal, perkiraannya, perekonomian Singapura masih akan mengalami kontraksi. Sejak 28 Desember 2020, Perdana Menteri Lee Hsien Loong mengumumkan pelonggaran kegiatan di tengah masyarakat. Warga Singapura diperkenankan untuk makan di luar rumah sampai dengan delapan orang. Perkantoran pun diperbolehkan untuk kembali mengizinkan karyawannya bekerja di kantor hingga 75 persen.
Analisis para ahli ekonomi memperkirakan perekonomian Singapura akan bisa tumbuh hingga 6,5 persen pada 2021 ini. Bank sentral Singapura, Monetary Authority of Singapore, sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan berkisar 4 hingga 6 persen.
Namun, semua optimism itu goyah Ketika pada 8 Mei lalu ditemukan virus korona varian B1617. Yang mengejutkan mereka, orang yang pertama kali terpapar adalah seorang perawat di Rumah Sakit Tan Tock Seng dan seorang petugas di Bandar Udara Changi.
Virus korona varian baru yang pertama kali ditemukan di India diketahui memiliki karakter penularan yang sangat tinggi. Petugas di Bandara Changi dan perawat di rumah sakit sebenarnya merupakan petugas garda terdepan yang mendapatkan priortas pertama vaksinasi. Ternyata mereka masih bisa terpapar oleh virus covid-19 varian B1617 itu.
Terpaksa rem pun ditekan sangat dalam. Pasalnya, petugas di Bandara Changi diketahui sudah menulari semua anggota keluarganya. Perwat di rumah sakitpun menulari dikter, perawat, dan pasien yang berada di satu lantai tempat ia bertugas.
Jumlah warga yang tertulari pun ternyata diketahui semkin banyak. Bahkan kemudian anak sekolah pun ada yang terkena. Digital tracing yang sudah dipakai di Singapura memang bisa dengan cepat mendeteksi warga yang melakukan kontak erat dengan mereka yang positif Covid-19 varian B1617 itu.
Singapura menggunakan ukuran, mereka yang dianggap melakukan kontak erat adalah orang yang berada dengan mereka yang positif Covid-19 pada jarak kurang dari dua meter dan dalam jangka waktu minimal 15 menit.
Dari data digital itu, Kementerian Kesehatan Singapura mengormkan pesan singkat kepada semua orang yang dianggap melakukan kontak erat untuk segera melakukan tes PCR ke klinik terdekat. Mereka yang tak memenuhi panggilan untuk melakukan tes PCR akan dikenai hukuman denda, bahkan penjara.
Sejak 12 Mei
Pada 12 Mei 2021 atau sehari sebelum Idul Fitri, keputusan besar diambil Multi-Ministry Covid-19 Taskforce. Singapura menetapkan untuk Kembali ke fase pengetatan. Warga hanya boleh ke luar rumah maksimal dua orang. Warga dilarang makn di restoran. Semua kegiatan di ruang tertutup, seperti gym atau bioskop, juga dilarang beroperasi.
Bahkan semua sekolah diminta untuk kembali dilakukan dari rumah. Padahal, sudah 10 bulan sekolah di Singapura kembali dilakukan dengan cara tatap muka atau diperbolehkan belajar langsung di sekolah.
Menteri Kesehatan Gan Kim Young selaku ketua Satgas Covid-19 mengatakan, Langkah pengetatan dilakukan untuk mengendalikan penularan Covid-19 varian B1617. Selama satu bulan hingga 14 Juni akan dilihat perkembangan penularan di tengah masyarakat. Bahkan larangan untuk sekolah diberlakukan hingga 28 Juni 2021. Memang konsekwensinya pemerintah harus memberikan subsidi gaji kepada karyawan. Sejak Februari 2020 telah dikeluarkan anggaran 26, 7 miliar dollar Singapura untuk membantu menambah pendapatan bagi dua juta tenaga kerja local.
Evaluasi tim pakar Kesehatan menyampaikan, hasil positif yang didapatkan dari program vaksinasi adalah tingkat kesakitan ataupun angka kematian dari mereka yang sudah divaksinasi sangat rendah. Dua warga yang meninggal akibat Covid-19 setelah merebaknya varian baru hanya dua orang dan itu adalah warga lanjut usia.
Atas dasar masukan itu, pemerintah mengubah kebijakan program vaksinasinya. Hingga akhir Juli diharapkan sekitar 4,6 juta warga di Singapura sudah mendapatkan vaksinasi pertama. Untuk menjawab keterbatasan jumlah vaksin, vaksinasi kedua yang sebelumnya dijadwalkan tiga minggu sampai empat minggu diundur menjadi enam minggu hingga delapan minggu.
Sekarang ini vaksinasi sudah dilakukan mulai usia 12 tahun. Bahkan kelompok lansia bisa langsung dating ke community center untuk mendapatkan vaksinasi tanpa harus membuat perjanjian terlebih dahulu.
Dengan Langkah terobosan itu, hingga 14 Juni lalu sebanyak 47,3 persen atau 2,7 juta warga Singapura sudah mendapatkan suntikan pertama. Sementara yang sudah lengkap menjalani dua kali vaksinasi mencapai 34,9 persen atau hamper 2 juta warga.
Mulai terkendali
Langkah Pemerintah Singapura unuk menginjak rem selama sebulan terakhir membawa hasil yang baik. Meski masih terjadi kasus penularan, penyebaran sudah bisa dikendalikan.
Oleh karena itu, mulai 14 Juni lalu, jumlah wrga yang diperkenankan untuk berkumpul dinaikkan dari dua orang menjadi lima orang. Hanya saja, syaratnya, semua orang tetap diwajibkan menggunakan masker Ketika berada di luar rumah. Pelanggar akan dikenai denda uang 300 dollar Singapura. Warga sing bahkan diancam dideportasi dan dilarang bekerja di Singaoura.
Larangan makan di restoran pun dicabut sejak 21 Mei lalu. Hanya jumlah orangnya masih dibatasi dua saja. Kalau makan dilakukan di kediaman, diperbolehkan sampai lima orang.
Pelajaran terpenting yang bisa dipetik dari Singapura, Covid-19 itu tidak berpindah. Yang membuat virus itu berpindah dan emudian menulari orang lain adalah apabila ada pembawanya, dan pembawa Covid-19 itu adalah manusia. Kalau orang mau diam atau tinggal di rumah pada periode waktu tertentu secara bersama-sama, Covid-19 pasti akan menurun dan potensi untuk menulari orang lain juga menurun.
Perekonomian Singapura terselamtkan oleh pengorbanan warga untuk tak banya keluar rumah dalam sebalun terakhir ini. Pemerintah Singapura pun jadi lebih percaya diri melakukan pelonggaran Kembali karena masyarakat ikut disipilin menjaga diri, khususnya untuk tak menjadi pembawa Covid-19.
Presiden Singapura Halimah Yakob dalam pidato ke masyarakat menyampaikan rasa terima kasih atas kesadaran warga untuk Bersama-sama menjaga Kesehatan dan keselamatan bangsa. Singapura bisa Tangguh dan bertahan di tengah pandemic Covid-19 karena peran aktif masyarakat.
Pemerintah Singapura pun sangat kompak untuk Bersama-sama menangani Covid-19. Dalam situasi krisis, tim Satgas Covid-19 tidak berubah. Memang Gan Kim Young sejak 15 Mei berpindah menjadi Menteri Perdagangan dan Industri, tetapi sebagai orang yang satu tahun lebih menangani Covid 19, ia tetap menjadi “co-chair” Tim Satgas.
Para pelaku usaha pun menjadi merasa optimis melihat perekonomian Singapura di 2021 ini. Ketika kesehatan bisa dijaga dan penularan Covid-19 bisa dikendalikan, akan di dapat modal sosial yang kuat untuk menggerakkan perekonomian nasional. Sebaliknya pengalaman dari India, Ketika factor Kesehatan tak menjadi perhatian utama, system sehatan pun akan runtuh. Ketika sistem kesehatan kolaps, yang lebih menonjol adalah kekhawatiran dan ketakutan. Kondisi itu akan membuat ekonomi semakin terpuruk.
Sekarang kita akan memilih yang mana? Melihat penularan yang semakin menjadi-jadi dan korban yang semakin meningkat, sepantasnya kita menerapkan pembatasan social berskala besar seperti di awal Covid-19 tahun lalu. Kita butuhkan seorang komandan yang memiliki kewenangan penuh untuk focus menangani Covid-19 demi menyelamatan enam bulan tersisa 2021 ini. Strategi perang mengajarkan; lebih baik mundur selangkah untuk maju seribu langkah[2].
PERTANYAAN/TUGAS/QUIS
Berdasarkan argumen-argumen di atas, buatlah satu tulisan, atau karangan, bagaimana seharusnya komunikasi pemerintah agar menaggulangi/penanganan pandemi Covid-19 lebih baik, tidak seperti sekarang ini, semakin mengkhawatirkan.
[1] Komunikasi pemerintahan menurut Dr Ummi Salamah MSi (Dosen Komunikasi FISIP UI) adalah setiap aktipitas yang dilakukan oleh institusi dan organisasi public dan dirancang untuk menyampaikan dan menyebarkan informasi dengan tujuan utama untuk menyampaikan dan menjelaskan keputusan dan Tindakan public, menegakkan legitimasi, mempromosikan nilai-nilai yang diakui, serta membantu social. Ada 4 fungsi komunikasi public, yakni informasi, penjelasan, promosi, dan dialog.
[2] Webinar FISIP UI memberikan rekomendasi sebagai berikut; Strategi public dalam penanggulangan pandemic Covid-19, yang pertama. Tujuan komunikasi behavioural change melalui komunikasi public yang sistematis, komprehensif dan massif untuk memutus rantai covid-19, kedua, kolaborasi pentahelix, dari pemerintah, media, dunia usaha, akademisi, dan komunitas, ketiga, pesan kunci komunikasi dengan disiplin diri, gotong royong, optimis dan positif.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar