MSE3, SKP, SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU

 

 

MSE 3, SKP, SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU

KULIAH III, 6 Nopember 2021

JURUSAN PEMERINTAHAN FISIPOL UDA

PENGASUH: REINHARD HUTAPEA

Cat: baca baik-baik arti dan fungsi partai politik ini. Sangat penting, sebab mereka ini yang menentukan jalannnya pemerintahan/politik. Disini salah satu hulu masalah negara ini.

 Jika ada yang tak dipahami, tanyakan viaWA group. Jawaban pertanyaan dikirim ke WA group….jangan copas-copas. Tujuan studi adalah kejujuran..

 

DEFINISI DAN FUNGSI PARTAI POLITIK

Definisi adalah arti, yakni arti secara lengkap, bukan secara harfiah, melainkan (pengertian) secara konseptual. Sedangkan fungsi adalah, kegiatan/tugas rutin yang dilakukan setiap partai politik, sebagai konsekwensi keberadaannya.

Definisi Partai Politik

Partai politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi mereka bisa menyatukan orang-orang yang mempunyai pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan. Dengan begitu pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orintasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah ntuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik – (biasanya) dengan cara konstitusionil – untuk dilaksanakan programnya

Banyak sekali definisi megenai partai politik yang dibuat oleh para sarjana. Di bagian ini dipaparkan beberapa contoh definisi yang dibuat para ahli ilmu klasik dan kontemporer

Carl J. Friedrich menuliskannya sebagai berikut:

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil serta materil.

Sigmund Neumann mengemukakan definisi sebagai berikut:

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekeuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda

Menurut Neumann partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan Lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi.

Ahli lain juga turut merintis studi tentang kepartaian dan membuat definisinya adalah Giovanni Sartori, yang karyanya juga menjadi klasik serta acuan penting. Menurut Sartori:

Partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum dan, melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk meduduki jabatan-jabatan publik.

Selain yang dikemukakan di atas, yang juga perlu dipahami adalah pendapat Maurice Duverger. Beliau menyatakan:…….partai politik telah pula diadopsi oleh rezim-rezim politik yang tidak mengenal pemilihan maupun parlemen, dan oleh rezim-rezim yang melancarkan pemilihan pura-pura serta mengadakan parlemen pura-pura, dimana satu-satunya kandidat ditawarkan sebagai calon untuk dipilih, atau dimana hanya satu partai saja menduduki seluruh partai dalam badan legislative (Haryanto, 1984:6).

Fungsi Partai Politik

Di depan telah disinggung bahwa ada pandangan yang berbeda secara mendasar mengenai partai politik di negara-negara yang demokratis dan di negara yang otoriter. Perbedaan pandangan tersebut berimplikasi pada pelaksanaan tugas atau fungsi partai di masing-masing negara. Di negara demokrasi partai relative dapat menjalankan fungsinya sesuai harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa. Sebaliknya di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukkan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa.

Berikut ini diuraikan secara lebih lengkap fungsi partai politik di negara-negara demokratis, otoriter, dan negara-negara berkembang yang berada dalam transisi kea rah demokrasi. Penjelasan fungsi partai politik di negara-negara otoriter akan dipaparkan dalam contoh partai-partai di negara-negara komunis pada masa jayanya.

Fungsi di Negara Demokrasi

Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Di masyarakat modern yang luas dan kompleks, banyak ragam pendapat dan aspirasi yang berkembang. Pendapat atau aspirasi seseorang atau uatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada. Proses ini dinamakan pengagabungan kepentingan (interest agregation). Sesudah digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi di olah dan dirumuskan dalam bentuk yang lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (interest articulation)

Seandainya tidak ada yang mengagregasi dan mengartikulasikan, niscaya pendapat dan aspirasi tersebut akan simpang siur dan saling berbenturan, sedangkan dengan agregasi dan artikulasi kepentingan kesimpangsiuran dan benturan dikurangi. Agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi komunikasi politik.

Setelah itu partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan. Ususl kebijakan ini dimasukkan ke dalam program atau platform partai untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum (public policy). Demikianlah tuntutan dan kepentingan masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui partai politik.

Di sisi lain partai politik juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dua arah, dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Dalam pada itu partai politik memainkan peran sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Peran partai sebagai jembatan sangat penting, karena di sau pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat, dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide. Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai pengeras suara.

Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi social dengan Lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

Akan tetapi sering terdapat gejala bahwa pelaksanaan fungsi komunikasi ini, sengaja atau tidak sengaja, menghasilkan informasi yang berat sebelah dan malahan menimbulkan kegelisahan dan keresahan dalam masyarakat. Miss informasi semacam itu menghambat berkembangnya kehidupan politik yang sehat.

Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Dalamilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Ia adalah bagian dari proses yang menentukan sikap politik seseorang, misalnya mengenai nasionalisme, kelas social, suku bangsa, ideologi, hak dan kewajiban.

Dimensi lain dari sosialisasi politik adalah sebagai proses yang melaluinya masyarakat menyampaikan “budaya politik” yaitu norma-norm dan nilai-nilai, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian sosialisasi politik merupakan factor penting dalam terbentuknya budaya politik suatu bangsa.

Suatu definisi yang dirumuskan oleh ahli sosiologi politik M. Rush (1992)

Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali system politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik.

Proses sosialisasi berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Ia berkembang melalui keluarga, sekolah, peer group, tempat kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi kegamaan, dan partai politik. Ia juga menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain. Disinilah letaknya partai dalam memainkan peran sebagai sarana sosialisasi politik. Pelaksanaan fungsi sosialisasinya dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dan sebagainya

Sisi lain dari fungsi sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena itu partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin dan partai berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya

Ada lagi yang lebih tinggi nilainya apabila partai politik dapat menjalankan fungsi sosialisasi yang satu ini, yakni mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional. Secara khusus perlu disebutkan di sini bahwa di negara-negara yang baru merdeka partai-partai politik juga dituntut berperan memupuk identitas nasional dan integrasi nasional. Ini adalah tugas lain dalam kaitannya dengan sosialisasi politik.

Namun tidak dapat disangkal adakalanya partai mengutamakan kepentingan partai atas kepentingan nasional. Loyalitas yang diajarkan adalah loyalitas kepada partai yang melebihi loyalitas kepada negara. Dengan demikian ia mendidik pengikut-pengikutnya untuk melihat dirinya dalam konteks yang sangat sempit. Pandangan ini malahan dapat mengakibatkan pengotakan dan tidak membantu proses integrasi yang bagi negara-negara berkembang menjadi begitu penting.

Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Fungsi ini berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk megajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Selain untuk tingkatan seperti itu partai politik juga berkepentingan memperluas atau memperbanyak keanggotaan. Maka ia pun berusaha menarik se banyak-banyaknya orang untuk menjadi anggotanya. Dengan didirikannya organisasi-organisasi massa (sebagai underbow) yang melibatkan golongan-golongan buruh, petani, pemuda, mahasiswa, Wanita dan sebagainya, kesempatan untuk berpartisipasi diperluas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan alah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin. Ada berbagai cara untuk melakukan rekrutmen politik, yaitu melalui kontak pribadi, persuasi, ataupun cara-cara lain.

Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat, apalagi di masyarakat yang bersifat heterogeny, apakah dari segi etnis (suku bangsa), sosil-ekonomi, ataupun agama. Setiap perbedaan tersebut menyimpan potensi konflik. Apabila keanekaragaman itu terjadi di negara yang menganut paham demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dianggap hal yang wajar dan mendapat tempat. akan tetapi dalam negara yang heterogeny sifatnya potensi pertentangan lebih besar dan dengan mudah mengundang konflik.

Di sini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elite partai dapat menumbuhkan pengertian diantara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya.

Pada tataran yang lain dapat di lihat pendapat dari ahli yang lain, Arend Lipjhart (1968). Menurut Lijphart: perbedaan-perbedaan itu atau perpecahan di tingkat massa bawah dapat di atasi oleh kerja sama di antara elite-elite politik. Dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elite politik.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa partaipolitik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga negara dengan pemerintahnya. Selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat. Partai juga merekrut orang-orang untuk diikutsertakan dalam konteks pemilihan wakil-wakil rakyat dan menemukan orang-orang yang cakap untuk menduduki posisi-posisi eksekutif. Pelaksanaan fungsi-fungsi ini dapat dijadikan instrument untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik di negara demokrasi.

Di pihak lain dapat di lihat bahwa sering kali partai malahan mempertajam pertentangan yang ada. Dan jika hal ini terjadi dalam suatu masyarakat yang rendah kadar consensus nasionalnya, peran semacam ini dapat membahayakan stabilitas politik.

 

PERTANYAAN

1.     Pernahkah anda melihat kantor-kantor partai politik? Apa yang mereka kerjakan disana.

2.     Menurut anda Golkar, PDIP, Nasdem, Gerindra, Demokrat, PPP, PKB, PKS ideologinya apa?

3.     Apa yang dilakukan partai politik untuk melaksanakan komunikasi dan sosialisasi politik.

4.     Apa yang dimaksud dengan Pendidikan politik.